Hak cipta atas potret

Salah satu aturan hak cipta yang sering diabaikan, walaupun umumnya tanpa disadari, adalah hak cipta atas potret. Pasal 19 UU 19/2002 tentang hak cipta menyatakan bahwa perbanyakan dan pengumuman suatu potret harus mendapat izin dari SEMUA orang yang ada di dalam potret tersebut, atau ahli warisnya dalam jangka waktu sepuluh tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia. Yang dimaksud “potret” dalam undang-undang tersebut adalah gambar dari wajah orang yang dipotret. Jadi, bila wajahnya tidak terlihat, hak ini tidak berlaku.

Ketentuan untuk meminta izin ini berlaku bagi potret yang dibuat atas permintaan (atau atas nama) orang yang dipotret atau untuk kepentingan orang yang dipotret. Lalu, bagaimana untuk foto colongan (candid) yang dibuat tanpa sepengetahuan orang yang dipotret atau tanpa izin eksplisit dari mereka? Menurut Bang Ajo, untuk foto semacam ini berlaku ketentuan pasal 20 undang-undang yang sama, yaitu pengumuman potret tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret. Makna “kepentingan yang wajar” memang tidak didefinisikan dalam undang-undang ini, tetapi, rasanya, foto nyaris telanjang dari orang yang sedang diperiksa oleh polisi merugikan dan melanggar kepentingan yang wajar orang tersebut dan keluarganya.

Selanjutnya, pasal 21 dan 22 UU 19/2002 menyatakan bahwa ada dua hal yang tidak dianggap pelanggaran hak cipta atas potret. Kedua perkara tersebut adalah (1) potret para pelaku dalam pertunjukan umum, kecuali bila dinyatakan lain oleh orang yang berkepentingan, dan (2) potret yang digunakan oleh instansi berwenang untuk kepentingan keamanan umum dan/atau keperluan proses peradilan pidana. Kembali kepada contoh foto orang yang sedang diperiksa oleh polisi tadi, pengumuman foto tersebut tidak melanggar hak cipta atas potret bila benar-benar dipakai untuk proses peradilan, bukan semata untuk membeberkan cela.

Mengapa ada hak cipta atas potret yang termasuk ke dalam publicity rights atau personality rights dalam beberapa yurisdiksi ini? Ada dua alasan, yaitu hak ekonomi dan hak privasi. Hak ekonomi menyangkut hak orang yang dipotret untuk menghindari eksploitasi komersial terhadap dirinya tanpa izin atau kompensasi tertentu, sedangkan hak privasi menyangkut hak orang tersebut untuk tidak dibeberkan kepada publik tanpa izin. Untuk menguji apakah alasan ini tepat, coba tanyakan kepada diri sendiri: (1) Sudikah kita bila foto kita dijual untuk meraup keuntungan tanpa izin? (2) Sudikah kita bila foto saat kita sedang mengorek lubang hidung dibeberkan kepada publik tanpa izin? Kebanyakan orang tentu akan menjawab “tidak”, meskipun pasti akan ada yang menyatakan tidak berkeberatan.

Pasal 72 UU 19/2002 menyatakan bahwa hukuman bagi pelanggar hak cipta atas potret ini adalah pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak 150 juta rupiah. Wah, berat juga, ya!

Jadi, ayo kita biasakan untuk meminta izin dari semua orang yang dipotret sewaktu mengambil gambar. Tidak sulit, kok. Kita cukup berkata, “Eh, nanti fotonya aku sebarkan, ya!”

Pemenuhan ketentuan untuk foto kandid mungkin lebih sulit karena kriteria “kepentingan yang wajar” kadang subjektif. Hal ini mungkin bisa dijawab dengan menanyakan kepada diri sendiri, apakah kita, atau kebanyakan orang, akan berkeberatan bila dipublikasikan dengan kondisi atau pose seperti itu?

Pesan sponsor: Setelah memastikan bahwa ketentuan hak cipta atas potret ini terpenuhi, jangan lupa untuk melisensikan potret atau foto Anda dengan salah satu lisensi Creative Commons (CC). Penggunaan lisensi CC akan membantu penyebaran potret hasil karya Anda sambil memastikan bahwa para pengguna dapat dengan mudah mengetahui apa yang dapat mereka lakukan terhadap ciptaan tersebut.

Tinggalkan Balasan