Para pihak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah

Sesuai dengan Perpres 54/2010 dan Perpres 70/2012, organisasi pengadaan barang/jasa pemerintah terdiri atas beberapa pihak dengan hubungan seperti pada gambar terlampir. Pada Perpres 54/2010, ULP/PP hanya terlibat dalam sistem pengadaan melalui penyedia barang/jasa. Namun, pada Perpres 70/2012 aturan ini diubah sehingga pengadaan melalui swakelola pun melibatkan ULP/PP.

Berikut keterangan tentang para pihak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah:

  1. PA – Pengguna Anggaran: Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
  2. KPA – Kuasa Pengguna Anggaran: pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
  3. ULP – Unit Layanan Pengadaan: unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. (Perpres 70/2012)
  4. PP – Pejabat Pengadaan: personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung.
  5. PPK – Pejabat Pembuat Komitmen: pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
  6. PPHP – Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan: panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
  7. PBJ – Penyedia Barang/Jasa: badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.

Rujukan: Perpres 54/2010 dan Perpres 70/2012

Tinggalkan Balasan