Pedoman Standar Minimal Tahun 2011 Inkindo

Perpres 54/2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah menyatakan bahwa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) digunakan untuk menilai kewajaran penawaran dan didasarkan pada harga pasar setempat yang antara lain mempertimbangkan biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait. Sehubungan dengan hal ini, Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo), sebagai asosiasi yang mewadahi ribuan perusahaan jasa konsultansi di Indonesia, telah menerbitkan Pedoman Standar Minimal Tahun 2011 pada tanggal 16 Januari 2012 (terlampir). Pedoman ini memuat standar biaya langsung personel (remuneration/billing rate) dan biaya langsung nonpersonel (direct cost) yang dapat dijadikan acuan dalam menyusun RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan HPS untuk kegiatan jasa konsultansi.

Biaya langsung personel berlaku untuk tenaga nasional yang dibagi menjadi empat jenis, yaitu (1) tenaga ahli untuk undangan internasional, (2) tenaga ahli untuk undangan nasional, (3) tenaga subprofesional, dan (4) tenaga pendukung. Acuan diberikan dalam mata uang rupiah untuk satuan waktu bulan dan berlaku untuk provinsi DKI Jakarta, kecuali bagi tenaga ahli untuk undangan internasional yang tarifnya sama besar di seluruh provinsi Indonesia. Biaya untuk provinsi lain dihitung dengan mengalikan biaya untuk provinsi DKI Jakarta dengan indeks biaya langsung personel per provinsi yang juga diberikan dalam dokumen ini. Selain berdasarkan jenis undangan (internasional/nasional), biaya untuk tenaga ahli juga ditentukan berdasarkan jenjang pendidikan (S-1, S-2, dan S-3) dan tahun pengalaman. Tenaga ahli untuk undangan nasional dikelompokkan menjadi 6 tingkat kualifikasi, yaitu ahli pratama, ahli muda, ahli madya, ahli utama, ahli kepala, dan ahli pembina kepala.

Biaya langsung nonpersonel adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek. Biaya ini terdiri dari tiga komponen, yaitu (1) penggantian atau reimbursable, (2) harga satuan pasti atau fixed unit rate, serta (3) borongan atau lumpsum. Standar biaya dinyatakan dalam rupiah dan berlaku untuk provinsi DKI Jakarta. Biaya untuk provinsi lain dihitung dengan mengalikan biaya untuk provinsi DKI Jakarta dengan indeks biaya langsung nonpersonel per provinsi yang juga diberikan dalam dokumen ini.

Tinggalkan Balasan