Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/2012

Pada tanggal 6 Juli 2012, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerbitkan peraturan bernomor PER-09/MBU/2012. Peraturan ini memuat perubahan terhadap pasal 12 ayat 10 PER-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG, good corporate governance) pada BUMN. Dengan perubahan ini, mantan anggota direksi suatu BUMN dapat menjadi anggota dewan komisaris/dewan pengawas BUMN tersebut, meskipun belum sampai setahun setelah tidak menjabat lagi, asalkan disetujui oleh Meneg BUMN. Perubahan ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan terhadap program penyehatan dan restrukturisasi terhadap BUMN yang bersangkutan.

Di bawah ini disertakan isi lengkap pasal 12 PER-01/MBU/2012 setelah diubah oleh PER-09/MBU/2012. Huruf miring menunjukkan bagian yang diubah/ditambahkan.

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.

(2) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai BUMN maupun usaha BUMN dan memberikan nasihat kepada Direksi.

(3) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk kepentingan BUMN dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN, dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu.

(4) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas membuat pembagian tugas yang diatur oleh mereka sendiri.

(5) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan RKAP.

(6) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS/Menteri.

(7) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus memantau dan memastikan bahwa GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

(8) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan BUMN telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari BUMN yang bersangkutan.

(9) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib melaporkan kepada BUMN mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada BUMN yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.

(10) Mantan anggota Direksi BUMN dapat menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan, setelah tidak menjabat sebagai anggota Direksi BUMN yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, kecuali dengan pertimbangan tertentu yang diputuskan oleh Menteri dalam rangka menjaga kesinambungan program penyehatan BUMN yang bersangkutan, sepanjang tidak ada ketentuan peraturan perundangan lain yang melarangnya.

Tinggalkan Balasan