Pengelompokan BUMN Indonesia

Pengelompokan atau kategorisasi informasi selalu menjadi isu yang menarik untuk ditelaah. Suatu himpunan data yang sama dapat dikelompokkan dengan berbagai cara. Demikian pula halnya dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia. Paling tidak ada dua cara pengelompokan ke-140 BUMN yang berhasil saya temukan, yaitu menurut daftar BUMN di situs resmi Kementerian BUMN (KBUMN) dan menurut dokumen Rencana Strategis KBUMN 2012–2014.

Selengkapnya

Kriteria Penilaian Kinerja Unggul BUMN

Sumber gambar: masnovan@jogja

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN) sedang mengembangkan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) sebagai panduan untuk membangun, menata, dan memberdayakan kesisteman dan sumber daya BUMN untuk mencapai kinerja unggul. Kriteria ini diadopsi dan diadaptasi dari Kriteria Keunggulan Kinerja Malcolm Baldrige (K3MB) atau Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence (MBCfPE). Strategi tersebut antara lain diimplementasikan melalui program pengembangan dan penerapan sistem manajemen kinerja BUMN mulai tahun 2012, yang diawali dengan penetapan KPKU BUMN dan Penilaian Kinerja BUMN berbasis KPKU BUMN.

Selengkapnya

Kriteria Keunggulan Kinerja Malcolm Baldridge

Kriteria Keunggulan Kinerja Malcolm Baldridge (K3MB), atau Malcolm Baldridge Criteria for Performance Excellence (MBCfPE), adalah seperangkat ukuran penilaian kinerja suatu organisasi yang pada awalnya digunakan oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk memberikan Malcolm Baldridge National Quality Award kepada berbagai organisasi di negara tersebut. Anugerah tersebut diberikan oleh Nasional Institute of Standards and Technology (NIST) Departemen Perdagangan AS melalui Baldridge Performance Excellence Program sejak tahun 1987. Nama “Baldrige” diberikan sebagai penghargaan terhadap Malcolm Baldridge yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan AS periode 1981–1987 atas dukungannya terhadap peningkatan manajemen kualitas di AS.

Selengkapnya

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/2012

Pada tanggal 6 Juli 2012, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerbitkan peraturan bernomor PER-09/MBU/2012. Peraturan ini memuat perubahan terhadap pasal 12 ayat 10 PER-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG, good corporate governance) pada BUMN. Dengan perubahan ini, mantan anggota direksi suatu BUMN dapat menjadi anggota dewan komisaris/dewan pengawas BUMN tersebut, meskipun belum sampai setahun setelah tidak menjabat lagi, asalkan disetujui oleh Meneg BUMN. Perubahan ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan terhadap program penyehatan dan restrukturisasi terhadap BUMN yang bersangkutan.

Selengkapnya