Konsultan, konsultasi, dan konsultansi

Sumber gambar: TSK I.T.

Saya agak kaget sewaktu membaca Perpres 54/2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Perpres tersebut memuat kata “konsultansi” dalam “jasa konsultansi” yang bermakna jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). Sayangnya, kata “konsultansi” tersebut belum tercantum di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat (KBBI IV). KBBI IV hanya mencantumkan entri “konsultan” — ahli yang tugasnya memberi petunjuk, pertimbangan, atau nasihat dalam suatu kegiatan (penelitian, dagang, dsb) — dan “konsultasi” — pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasihat, saran, dsb) yang sebaik-baiknya. Menurut Loan Words in Indonesian and Malay, kedua kata ini diserap dari kata bahasa Belanda consultant dan consultatie (bahasa Inggris: consultation).

Selengkapnya

Pedoman Standar Minimal Tahun 2011 Inkindo

Perpres 54/2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah menyatakan bahwa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) digunakan untuk menilai kewajaran penawaran dan didasarkan pada harga pasar setempat yang antara lain mempertimbangkan biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait. Sehubungan dengan hal ini, Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo), sebagai asosiasi yang mewadahi ribuan perusahaan jasa konsultansi di Indonesia, telah menerbitkan Pedoman Standar Minimal Tahun 2011 pada tanggal 16 Januari 2012 (terlampir). Pedoman ini memuat standar biaya langsung personel (remuneration/billing rate) dan biaya langsung nonpersonel (direct cost) yang dapat dijadikan acuan dalam menyusun RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan HPS untuk kegiatan jasa konsultansi.

Selengkapnya