Para pihak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah

Sesuai dengan Perpres 54/2010 dan Perpres 70/2012, organisasi pengadaan barang/jasa pemerintah terdiri atas beberapa pihak dengan hubungan seperti pada gambar terlampir. Pada Perpres 54/2010, ULP/PP hanya terlibat dalam sistem pengadaan melalui penyedia barang/jasa. Namun, pada Perpres 70/2012 aturan ini diubah sehingga pengadaan melalui swakelola pun melibatkan ULP/PP.

Selengkapnya

Pengadaan barang/jasa pemerintah

Pengadaan barang/jasa pemerintah diatur oleh Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (terlampir) yang menggantikan Kepres 80/2003. Perpres ini berlaku di lingkungan (1) kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah, dan institusi lain (disingkat KLDI), serta (2) BI, BHMN, BUMN, dan BUMD yang sebagian atau seluruh pembiayaannya dibebankan kepada APBN/APBD. Pelaksanaan pengadaan barang dapat dilakukan melalui swakelola maupun pemilihan penyedia barang/jasa. Barang/jasa dapat dikelompokkan menjadi (1) barang, (2) pekerjaan konstruksi, (3) jasa konsultasi, dan (4) jasa lainnya.

Selengkapnya